Vilnius (AFP) – Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan pada hari Selasa bahwa Israel akan disalahkan jika pembicaraan damai yang sedang berlangsung runtuh atas kontrol militernya atas perbatasan dengan Yordania.
“Kami tidak akan menerimanya, dan jika mereka (pembicaraan) gagal, mereka (Israel) akan menjadi alasan keruntuhan, bukan kami,” kata Abbas kepada Baltic News Service selama kunjungan ke Lithuania, pemegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa saat ini.
Harian Israel Maariv melaporkan pekan lalu bahwa negosiasi hampir runtuh pada bulan September karena posisi yang saling bertentangan di perbatasan masa depan, terutama di mana Tepi Barat timur berbatasan dengan Yordania.
Israel telah lama menyatakan bahwa mereka berusaha untuk mempertahankan kehadiran militer jangka panjang di sepanjang Lembah Yordan.
Tetapi orang-orang Palestina dengan tegas menolak militer Israel di tanah yang bisa menjadi front timur negara Palestina di masa depan.
“Mereka tidak memiliki hak untuk tinggal di wilayah kami setelah kami menandatangani perjanjian damai,” kata Abbas pada hari Selasa, sambil menekankan bahwa ia menerima negara Palestina yang didemiliterisasi di masa depan.
“Kami ingin, menurut Perjanjian Oslo, pasukan polisi yang kuat. Inilah yang kami inginkan, bagaimana kami memahami, bagaimana mereka mengerti, bagaimana Amerika memahaminya,” kata pemimpin Palestina itu.
Abbas juga memuji permintaan Uni Eropa pada hari Senin bahwa Israel berhenti membangun permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Konstruksi dimulai di permukiman Yahudi di tanah Palestina yang diduduki naik 70 persen tahun-ke-tahun pada paruh pertama tahun 2013, kelompok anti-pemukiman Peace Now mengatakan pekan lalu.
Berbicara untuk 28 anggota Uni Eropa, Lithuania mengatakan Senin bahwa permukiman menghambat proses perdamaian.
“Mereka (negara-negara Uni Eropa) akan menerapkan proposal mereka (menangani permukiman) pada awal 2014, yang sangat, sangat penting bagi proses perdamaian,” tambah Abbas, menyebut ini sebagai “sinyal kuat bagi Israel”.
Pembangunan permukiman di wilayah yang diduduki oleh Israel selama Perang Enam Hari 1967 dianggap ilegal menurut hukum internasional, dan masalah ini tetap menjadi salah satu yang paling memecah belah dalam konflik Israel-Palestina.
Pembicaraan damai langsung yang disponsori AS dilanjutkan pada akhir Juli setelah absen hampir tiga tahun.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan pada hari Senin bahwa pembicaraan, yang berlangsung di bawah pemadaman media yang diberlakukan AS, telah “meningkat.”