KUALA LUMPUR (SIN CHEW DAILY/ASIA NEWS NETWORK) – Para penguasa Melayu secara tegas menolak “dekrit darurat” Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Alasan PM adalah bahwa pemerintah ingin semua kegiatan politik dihentikan agar tidak mengganggu upaya pemerintah untuk memerangi virus corona sementara tidak mempengaruhi perekonomian negara.
Proposal itu berbicara banyak tentang dilema politik yang dihadapi PM. Jika Anggaran 2021 yang akan diajukan pada 6 November tidak diadopsi oleh Parlemen, Parlemen berisiko dibubarkan.
Sebagai perbandingan, Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong merasa bahwa deklarasi darurat harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti monarki konstitusional negara dan sistem demokrasi parlementer serta persepsi internasional, citra global negara dan kekhawatiran investor asing.
Selain itu, langkah tersebut juga dapat berdampak pada ekonomi nasional dan kepercayaan rakyat Malaysia, dan dengan demikian, proposal tersebut telah ditolak.
Raja dan Penguasa Melayu telah membuatnya sangat jelas bahwa mereka ingin menahan wabah virus corona, menghidupkan kembali ekonomi dan menstabilkan situasi politik.
Mereka tidak mahu terlibat dalam pertengkaran politik antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional (PN).
Mengingat fakta bahwa pemerintahan Muhyiddin sangat lemah dan mungkin harus menghadapi kemungkinan risiko kehancuran sesekali, demi stabilitas politik, Yang Mulia telah memerintahkan semua pihak untuk menghentikan pertarungan politik mereka dan berkonsentrasi pada masalah yang paling relevan dan diprioritaskan yang dihadapi oleh bangsa.
Rencana Muhyiddin untuk mengumumkan keadaan darurat dengan dalih mengandung virus telah memicu reaksi yang luar biasa di antara anggota parlemen oposisi, serta beberapa pemimpin UMNO dan sebagian besar pengguna media sosial.